Pemerintahan baru sering kali membawa harapan dan semangat baru bagi rakyatnya. Begitu pula dengan kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan segera dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024–2029. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo telah menegaskan prioritas utamanya: menciptakan pemerintahan yang efisien, bersih, dan berpihak kepada rakyat.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan Prabowo adalah kompleksitas regulasi di Indonesia. Dalam pernyataannya baru-baru ini, ia menekankan bahwa pejabat yang tidak mendukung upaya penyederhanaan regulasi akan langsung dicopot dari jabatannya. “Kalau ada pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi, akan saya copot,” ujarnya dalam sebuah forum kebijakan nasional.
Pernyataan ini mengundang reaksi luas dari berbagai kalangan. Ada yang menyambut positif ketegasan ini, namun ada juga yang menilai bahwa pelaksanaan di lapangan akan menjadi tantangan besar. Artikel ini akan mengulas lebih dalam konteks, alasan, dan implikasi dari pernyataan tegas tersebut.
Latar Belakang: Masalah Regulasi di Indonesia
Indonesia selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang. Banyak investor, baik lokal maupun asing, mengeluhkan kesulitan dalam memulai atau mengembangkan usaha karena peraturan yang tumpang tindih, tidak sinkron, dan sering berubah-ubah.
Menurut data dari World Bank Ease of Doing Business sebelum dihentikan tahun 2021, Indonesia masih menghadapi hambatan dalam hal kemudahan berusaha, meskipun terjadi beberapa perbaikan. Salah satu kendala utama adalah regulasi yang terlalu banyak, berlapis-lapis antara pusat dan daerah, serta lemahnya koordinasi antar lembaga.
Pemerintah sebelumnya, di bawah Presiden Joko Widodo, telah memulai reformasi ini dengan Omnibus Law dan digitalisasi pelayanan publik. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menjadikan regulasi Indonesia lebih ramah terhadap pembangunan dan investasi.
Prabowo dan Komitmen Reformasi Birokrasi
Dalam visi-misinya, Prabowo menyatakan dengan tegas bahwa reformasi birokrasi adalah agenda penting dalam lima tahun kepemimpinannya. Ia ingin menciptakan pemerintahan yang gesit, efisien, dan tidak menghambat perkembangan ekonomi.
Pernyataan tentang pencopotan pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi mencerminkan pendekatan zero tolerance terhadap mentalitas birokrasi lama yang tidak produktif. Dalam konteks ini, Prabowo ingin menekankan bahwa perubahan tidak bisa dilakukan jika para pejabat masih bersikap pasif atau bahkan menjadi penghambat perubahan itu sendiri.
“Saya tidak akan mentolerir pejabat-pejabat yang justru menjadi penghambat. Kalau tidak mau berubah, silakan mundur. Kalau tidak mundur, akan saya copot,” tegas Prabowo.
Mengapa Penyederhanaan Regulasi Itu Penting?
Penyederhanaan regulasi bukan hanya soal memotong jumlah peraturan, tetapi juga memastikan bahwa peraturan yang ada benar-benar memberikan manfaat. Berikut beberapa alasan mengapa reformasi regulasi menjadi sangat penting:
1. Meningkatkan Iklim Investasi
Investor membutuhkan kepastian hukum dan kemudahan dalam proses perizinan. Prosedur yang panjang dan tidak transparan hanya akan menambah biaya dan risiko berusaha. Negara-negara seperti Vietnam dan Malaysia telah melangkah lebih cepat dalam reformasi ini, sehingga menjadi magnet investasi di kawasan Asia Tenggara.
2. Efisiensi Pelayanan Publik
Regulasi yang tumpang tindih membuat pelayanan publik berjalan lambat dan tidak efektif. Masyarakat menjadi korban dari birokrasi yang tidak efisien. Penyederhanaan regulasi akan mempercepat layanan dan mengurangi potensi pungli.
3. Memberantas Korupsi
Birokrasi yang rumit membuka celah terjadinya korupsi. Dengan memperjelas dan menyederhanakan aturan, peluang korupsi dapat diminimalkan.
4. Mendorong UMKM
Usaha mikro, kecil, dan menengah seringkali kesulitan tumbuh karena banyaknya aturan yang tidak proporsional. Reformasi regulasi akan memberikan napas segar bagi sektor ini.
Strategi Penyederhanaan Regulasi di Era Prabowo
Untuk mewujudkan penyederhanaan regulasi yang efektif, Prabowo diperkirakan akan mengambil beberapa langkah strategis, antara lain:
1. Audit Regulasi Nasional
Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengidentifikasi mana saja yang perlu dihapus atau direvisi.
2. Digitalisasi Proses Perizinan
Mendorong digitalisasi menyeluruh untuk proses perizinan agar lebih cepat, transparan, dan minim intervensi manusia.
3. Penguatan Kementerian PAN-RB
Meningkatkan kapasitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar lebih agresif dalam melakukan evaluasi terhadap lembaga-lembaga pemerintah.
4. Sanksi Tegas bagi Pejabat Penghambat
Sebagaimana disampaikan, pejabat yang tidak sejalan dengan agenda penyederhanaan regulasi akan dicopot. Ini menjadi bagian dari pendekatan manajemen kinerja yang lebih serius.
Tantangan yang Akan Dihadapi
Meskipun niat dan komitmen Prabowo patut diapresiasi, ada beberapa tantangan besar yang mungkin menghadang implementasi kebijakan ini:
1. Resistensi dari Birokrasi Lama
Tidak semua pejabat dan birokrat akan setuju dengan perubahan, terutama jika merasa kenyamanannya terganggu. Perlu pendekatan yang bijak namun tegas.
2. Koordinasi Antar Lembaga
Salah satu penyebab tumpang tindihnya regulasi adalah lemahnya koordinasi antar instansi. Tanpa sinergi, reformasi akan berjalan lambat.
3. Kompleksitas Hukum di Indonesia
Banyak regulasi yang berkaitan dengan undang-undang, sehingga perubahan tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan strategi jangka pendek dan panjang.
4. Perlawanan dari Daerah
Desentralisasi memberikan otonomi besar kepada daerah. Kadang-kadang daerah membuat regulasi sendiri yang tidak sinkron dengan pusat. Butuh upaya harmonisasi yang kuat.
Reaksi Publik dan Pengamat
Pernyataan Prabowo ini mendapatkan berbagai respons. Banyak pihak, terutama dari kalangan pengusaha, menyambut baik ketegasan tersebut. Mereka melihat ini sebagai angin segar dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat.
Namun dari kalangan LSM dan akademisi, muncul kekhawatiran bahwa pendekatan yang terlalu keras bisa menimbulkan ketakutan di kalangan birokrat. Menurut mereka, reformasi harus disertai edukasi dan pelatihan, bukan hanya hukuman.
Beberapa pakar hukum juga menyoroti bahwa pencopotan pejabat tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa dasar hukum yang jelas. Maka, penting bagi pemerintahan Prabowo untuk tetap mengikuti prosedur administratif dan hukum dalam menindak pejabat.
Potensi Dampak Positif
Jika dijalankan dengan baik, pernyataan Prabowo ini bisa menjadi momentum penting dalam membenahi sistem birokrasi Indonesia. Beberapa dampak positif yang bisa muncul antara lain:
- Peningkatan kepercayaan investor
- Percepatan pertumbuhan ekonomi
- Peningkatan kualitas layanan publik
- Pemberantasan mentalitas korup
Penutup
Pernyataan Prabowo bahwa pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan dicopot bukan sekadar retorika politik, tetapi sinyal kuat bahwa pemerintahannya tidak akan main-main dalam mendorong reformasi birokrasi. Indonesia butuh pemerintahan yang tegas, namun tetap adil dalam menegakkan aturan dan melayani masyarakat.
Langkah ini perlu dibarengi dengan pendekatan sistematis, dialog antar pemangku kepentingan, serta dukungan politik dan hukum. Jika berhasil, bukan tidak mungkin Indonesia akan memasuki era baru pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Baca Juga : Tidak Semua Ojol Ikut Demo 20 Mei 2025, Banyak yang Pilih Tetap Aktifkan Aplikasi
