Sejak berdirinya pada 2008, Airbnb telah merevolusi cara orang bepergian dan tinggal selama perjalanan. Platform ini memungkinkan siapa pun untuk menyewakan properti atau kamar secara fleksibel, menawarkan pengalaman yang lebih personal dibandingkan hotel konvensional. Namun, di balik kemajuan teknologi dan inovasi ekonomi berbagi ini, tumbuh pula konflik antara perusahaan teknologi dan pemerintah kota.
Salah satu negara yang menghadapi ketegangan tersebut secara serius adalah Spanyol. Khususnya di kota-kota seperti Barcelona dan Madrid, pertumbuhan eksplosif Airbnb dikaitkan dengan krisis hunian, peningkatan harga sewa, dan perubahan struktur komunitas lokal.
Pada pertengahan 2025, babak baru dalam konflik ini muncul ketika pengadilan Spanyol menolak banding yang diajukan oleh Airbnb terkait pemblokiran 66 ribu iklan properti yang dinilai melanggar peraturan. Keputusan ini menjadi preseden penting dalam regulasi ekonomi digital dan berbagi hunian di kawasan Eropa.
Bab 1: Kronologi Kasus – Dari Pemblokiran hingga Banding Airbnb
Masalah antara pemerintah kota dan Airbnb telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, titik kulminasi terjadi pada awal 2024, saat pemerintah kota Barcelona mengeluarkan kebijakan keras untuk menghapus iklan properti sewaan yang tidak memiliki izin resmi.
Pemerintah kota menyatakan bahwa Airbnb dan beberapa platform serupa telah menjadi penyebab langsung meningkatnya harga sewa dan menyusutnya ketersediaan perumahan jangka panjang bagi warga lokal. Dari audit yang dilakukan otoritas kota, ditemukan sekitar 66 ribu iklan aktif di Airbnb yang tidak memenuhi persyaratan hukum, termasuk:
- Tidak memiliki nomor registrasi legal.
- Menyewakan properti yang tidak boleh disewakan secara jangka pendek.
- Menghindari pajak dan retribusi lokal.
Setelah peringatan berulang dan kegagalan Airbnb untuk menurunkan iklan tersebut, pemerintah akhirnya memblokir 66 ribu iklan secara langsung melalui kerja sama dengan penyedia layanan internet.
Airbnb mengajukan banding ke pengadilan dengan alasan pelanggaran hak bisnis, ketidaksesuaian interpretasi hukum, dan potensi kerugian ekonomi. Namun pada pertengahan 2025, pengadilan administratif Spanyol menolak banding tersebut dan menguatkan keputusan otoritas lokal.
Bab 2: Dasar Hukum yang Dilanggar oleh Airbnb
Pengadilan mendasarkan putusannya pada beberapa poin hukum penting:
- UU Perumahan Lokal (Ley de Vivienda Local): Mengatur bahwa semua properti yang disewakan untuk tujuan wisata harus memiliki izin dan registrasi pemerintah kota.
- Ketentuan Zonasi dan Hunian Sementara: Menetapkan bahwa hanya zona tertentu yang diperbolehkan memiliki properti sewa jangka pendek.
- Regulasi Perpajakan: Mengharuskan penyewa dan platform untuk melaporkan transaksi secara transparan dan membayar pajak yang berlaku.
Menurut hakim ketua yang memimpin sidang, “Airbnb tidak bisa mengklaim sebagai sekadar perantara jika mereka mengizinkan iklan yang secara terang-terangan melanggar hukum lokal.”
Dengan demikian, pengadilan menyatakan bahwa platform memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi legalitas iklan yang mereka tampilkan, bukan hanya berfungsi sebagai marketplace netral.
Bab 3: Dampak terhadap Airbnb – Reputasi, Bisnis, dan Strategi Baru
Putusan pengadilan ini bukan hanya pukulan hukum, tetapi juga tamparan reputasi bagi Airbnb. Perusahaan yang sebelumnya telah menghadapi kontroversi serupa di Paris, Amsterdam, Berlin, dan New York, kini harus menyesuaikan strategi operasionalnya di Spanyol.
Beberapa dampak langsung terhadap Airbnb:
- Kehilangan 66 ribu listing properti, yang sebagian besar berada di destinasi populer seperti Barcelona, Ibiza, dan Madrid.
- Penurunan kepercayaan mitra properti dan investor lokal, yang khawatir dengan ketidakpastian hukum.
- Ancaman denda tambahan dan gugatan kolektif dari pemilik properti yang merasa dirugikan oleh pemblokiran tersebut.
Airbnb menyatakan dalam rilis resmi bahwa mereka “kecewa” dengan putusan tersebut dan akan bekerja sama dengan otoritas Spanyol untuk menciptakan regulasi yang lebih “berimbang dan inklusif.”
Namun, tekanan publik dan otoritas tampaknya mendorong perusahaan untuk mengalihkan fokus ke pasar yang lebih longgar regulasinya, serta mengembangkan fitur verifikasi legalitas otomatis untuk iklan di masa depan.
Bab 4: Perspektif Pemerintah Spanyol dan Pemerintah Kota
Pemerintah kota Barcelona dan Madrid memandang kemenangan di pengadilan sebagai momen penting dalam “merebut kembali kota dari spekulasi dan tekanan pasar pariwisata yang tidak berkelanjutan.”
Walikota Barcelona menyatakan:
“Ini adalah kemenangan bagi warga. Kami tidak melarang turisme, tetapi kami tidak bisa membiarkan turisme mengusir penduduk lokal dari kota mereka sendiri.”
Pemerintah pusat juga menyambut baik keputusan tersebut. Menteri Perumahan Spanyol menyebutkan bahwa keputusan pengadilan akan menjadi landasan penting untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Perumahan Nasional yang lebih ketat terhadap ekonomi berbagi.
Bab 5: Reaksi Warga dan Masyarakat Sipil
Warga kota yang tergabung dalam kelompok seperti “Vecinos Sin Airbnb” (Tetangga Tanpa Airbnb) mengungkapkan rasa lega dan kebanggaan atas keputusan pengadilan. Mereka telah lama menyuarakan keresahan terhadap:
- Kenaikan harga sewa yang drastis.
- Gentrifikasi wilayah pusat kota.
- Gangguan keamanan dan ketertiban dari penyewa jangka pendek yang kerap berpesta.
Di sisi lain, sebagian pemilik properti dan operator turisme mikro kecewa karena merasa dirugikan. Mereka menyatakan bahwa penyewaan melalui Airbnb adalah satu-satunya sumber penghasilan pasca-pandemi.
Bab 6: Respons dari Komunitas Bisnis dan Ekonomi Digital
Komunitas startup dan teknologi digital menilai bahwa keputusan ini bisa menjadi “alarm keras” bagi platform lain untuk lebih proaktif dalam memastikan kepatuhan hukum.
Namun, asosiasi digital Spanyol memperingatkan agar pemerintah tetap membuka ruang dialog. Terlalu keras menekan platform digital dapat menghambat inovasi dan menurunkan daya saing sektor ekonomi berbagi.
Bab 7: Banding di Tingkat Uni Eropa? Prospek dan Batasannya
Setelah kalah di pengadilan nasional, muncul spekulasi bahwa Airbnb akan membawa kasus ini ke Mahkamah Hukum Uni Eropa (ECJ), terutama dengan argumen kebebasan pasar dan layanan digital lintas batas.
Namun, pakar hukum Eropa menyatakan bahwa:
- Negara anggota masih memiliki hak untuk mengatur sektor perumahan demi kepentingan umum.
- ECJ sebelumnya juga pernah mendukung regulasi lokal dalam kasus sejenis di Paris.
Sehingga, peluang Airbnb memenangkan banding di tingkat Eropa dinilai kecil, kecuali mereka bisa membuktikan bahwa tindakan pemerintah benar-benar bersifat diskriminatif.
Bab 8: Studi Banding dari Negara Lain – Regulasi yang Berhasil
Beberapa negara dan kota telah lebih dulu mengambil langkah mengatur Airbnb, antara lain:
- Amsterdam: Mewajibkan izin maksimal 30 hari per tahun per properti.
- Paris: Mengharuskan registrasi dan denda besar bagi properti ilegal.
- Berlin: Sempat melarang total, lalu membuka kembali dengan syarat ketat.
Studi-studi menunjukkan bahwa regulasi yang tegas, bila dikomunikasikan dengan baik, mampu menyeimbangkan kebutuhan turisme dan hak warga kota.
Bab 9: Arah Masa Depan Industri Sewa Jangka Pendek
Keputusan pengadilan ini dapat menandai transisi menuju masa depan industri sewa jangka pendek yang lebih teregulasi. Tren yang mungkin muncul:
- Platform verifikasi otomatis dan transparansi izin.
- Kemitraan formal antara platform dan pemerintah kota.
- Diversifikasi layanan ke segmen properti jangka panjang atau rural tourism.
Airbnb dan platform sejenis juga mulai mengembangkan model “Airbnb for Work” dan “Airbnb for Students” untuk menjangkau pasar yang kurang sensitif terhadap regulasi kota.
Bab 10: Kesimpulan dan Refleksi: Teknologi, Regulasi, dan Etika Bisnis
Kasus Airbnb di Spanyol bukan semata soal hukum, tapi juga pertarungan narasi antara hak inovasi dan tanggung jawab sosial. Di satu sisi, platform digital membuka akses dan peluang baru bagi ekonomi lokal. Namun, tanpa regulasi yang kuat, mereka dapat menjadi alat akumulasi kapital yang mengorbankan ruang hidup warga.
Putusan pengadilan Spanyol menjadi pengingat penting bahwa ekonomi digital tidak berada di atas hukum, dan bahwa keadilan sosial tetap menjadi nilai utama dalam tata kelola kota.
Dalam jangka panjang, dialog antara pemerintah, warga, dan perusahaan teknologi harus terus diperkuat untuk menciptakan sistem yang adil, inovatif, dan berkelanjutan.
